 |
| Ketum PB PGRI Unifah Rosyidi bicara soal rekrutmen guru PPPK 2021. Foto: tangkapan layar zoom |
profesiguru.org - Rekrutmen satu juta Guru PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) yang rencananya digelar Maret-April 2021 mendatang menjadi kesempatan bagi Honorer K2 maupun nonkategori menjadi aparatur sipil negara (ASN).
Sayangnya rekrutmen ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan guru honorer terutama usia di atas 35 tahun karena harus dites secara terbuka, bersaing dengan lulusan pendidikan profesi guru (PPG) yang notabene fresh graduate.
Kerisauan guru honorer ini kembali disuarakan Ketum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Unifah Rosyidi.
Menurut Unifah, sebaiknya pemerintah memberikan afirmasi bagi guru-guru honorer, yakni diseleksi dan bersaing sesama mereka.
Dengan seleksi sesama guru honorer, akan timbul rasa percaya dirinya sehingga terpacu untuk lulus tes. Apalagi formasi yang disiapkan sangat besar.
"Kami berharap persoalan honorer diselesaikan. Status mereka ditingkatkan menjadi ASN sesuai dengan kemampuan pemerintah," kata Unifah dalam FGD Peta Jalan Pendidikan besutan PB PGRI secara daring, Selasa (2/2).
Diceritakannya, pada 2018, PGRI sudah bertemu Presiden Joko Widodo untuk memperjuangkan nasib guru-guru honorer usia di atas 35 tahun yang sudah mengabdi lama.
Pertemuan itu kemudian menghasilkan kebijakan berupa PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja).
Atas kebijakan presiden juga, guru honorer ini bisa ikut tes PPPK pada Februari 2019 lewat tes sesama mereka.
"Nah, kami juga meminta agar guru honorer diberikan kesempatan tes sesama mereka dalam rekrutmen PPPK tahun ini," ujarnya.
PGRI telah melakukan berbagai upaya melatih para guru untuk meningkatkan kompetensinya.
Bahkan untuk persiapan menghadapi seleksi guru PPPK, PGRI di sejumlah daerah telah melakukan try out bagi guru-guru honorer.
Unifah mengatakan, selama ini PGRI konsisten meningkatkan kemampuan guru.
Bukan sekadar menugaskan jajaran pengurus PGRI tetapi memerintahkan sampai di tingkat bawah untuk memberikan pelatihan bagi guru-guru. Sebab, pemerintah tidak bisa sendirian dan harus dibantu.
"Namun, kami mohon di dalam situasi sulit jangan sampai keluarkan pernyataan yang bikin guru resah," pintanya.
"Jadi kalau kita mengatakan guru itu penting, jangan cuma dipidatokan tetapi harus disesuakan dengan kebijakan-kebijakan."
Dia menegaskan, PGRI selalu meminta guru harus serius, benar-benar bekerja dan berinovasi. (esy/jpnn)
sumber: jpnn.com
melalui: updatecpns.com
https://www.updatecpns.com/2021/02/pemerintah-harus-memberikan-afirmasi.html